Pemkot Bekasi Bongkar Paksa Puluhan Rumah di Tanah Merah

Bekasi (Satelit Raya) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pembongkaran karena berdiri di tanah milik Negara dengan HGB milik PT Astra Honda Motor (PT AHM ) seluas 19 hektar yang berlokasi di areal tanah merah Kelurahan Kalibaru, Kamis (26/9/2013).

Teriakan histeris warga mengiringi pembongkaran belasan sisa bangunan yang dianggap liar tersebut. Meskipun mendapat perlawanan keras dari puluhan warga yang menolak  pembongkaran, namun akhirnya belasan rumah warga tersebut rata dengan tanah.

Pembongkaran bangunan liar dilakukan dengan menggerahkan dua alat berat dengan melibatkan ratusan pasukan gabungan dari Satpol PP Kota Bekasi, Satpol PP Kabupaten Bekasi serta pasukan kepolisian dan anggota TNI AD.

Lurah Kalibaru, Zaenal Arifin mengatakan, pembongkaran terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir Pemkot Bekasi  berdasarkan surat tugas dari Sekertaris Daerah (Setda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji No . 800/2922-Bipem/IX/2013 tentang pembongkaran dan pengosongan bangunan liar.

Dia mengatakan, pembongkaran yang dilakukan telah sesuai prosedur karena warga telah melakukan penyerobotan tanah milik PT AHM. Perintah pengosongan sudah tiga kali dilayangkan ke warga.

"upaya pendekatan pun sudah dilakukan kami, tetapi mereka tetap membandel,” jelasnya.

Warga menuding Pemerintah Kota bertindak sewenang – wenang dan tidak mengindahkan tuntutan warga untuk tidak membongkar rumah milik warga karena kasusnya tengah dilaporkan ke pengadilan negeri. Selain itu warga mengaku belum mendapatkan uang kerohiman dari pihak manapun.

Kepala Sub Bagian (Kasub) Publikasi Humas Setda Kota Bekasi, Dalfi Handri mengaku itu hak warga untuk menempuh jalur hukum, karena hak setiap warga Negara Indonesia.

“Silahkan saja, kami tidak menghalangi upaya hukum yang dilakukan warga. Biar nanti hasil keputusan dari majelis hakim yang menilai,” jelasnya.

Dijelaskan Dalfi permasalahan lahan milik PT AHM seluas 19 hektar tersebut, diakuinya memang masih milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun untuk masalah administrasinya Pemkot Bekasi yang berwenang untuk mengurusinya.

”Kalau berbicara asset memang milik Pemkab Bekasi, tetapi mengenai pengurusan perpanjangan HGB, maka Pemkot Bekasi lah yang bertanggungjawab,”ujarnya.(Tari)

Redaktur : Muhsine Piliang